Minasanews.com,MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD mulai memperkuat arah kebijakan pembangunan tahun 2027 melalui penyepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Kesepakatan tersebut menjadi pijakan dalam menyusun alokasi belanja daerah agar lebih tepat sasaran, sekaligus memastikan program prioritas pemerintah tetap berjalan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Penandatanganan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 berlangsung dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam.
Rapat tersebut dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar.
Dalam kesempatan itu, Ray Suryadi Arsyad yang mewakili Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar menyampaikan sejumlah rekomendasi atas hasil pembahasan rancangan KUA-PPAS bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah.
“Lewat rapat paripurna ini, kami dari Banggar DPRD Makassar menyampaikan rekomendasi atas hasil pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026).
Ray menjelaskan, secara umum rancangan Kebijakan Umum APBD 2027 telah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2026.
Namun, dalam pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Banggar memberikan sejumlah catatan agar penyusunan belanja daerah lebih memperhatikan efektivitas, ketepatan alokasi, serta kebutuhan program prioritas masing-masing perangkat daerah.
Banggar juga mengapresiasi koordinasi TAPD bersama perangkat daerah, khususnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Sinergi tersebut dinilai berperan dalam meningkatkan validitas data dan akurasi perencanaan sehingga pembahasan anggaran dapat berlangsung lebih efektif, efisien, serta sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Meski demikian, Ray mengingatkan agar kebijakan efisiensi belanja tidak mengurangi dukungan terhadap program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, setiap penyesuaian anggaran perlu didasarkan pada kebutuhan riil di lapangan, sehingga agenda pembangunan yang tercantum dalam RKPD 2027 dan RPJMD Kota Makassar 2025–2029 tetap dapat direalisasikan.
Selain itu, Banggar mengidentifikasi sejumlah perangkat daerah yang memerlukan penguatan anggaran maupun tambahan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan program lintas sektor.
Perhatian lainnya diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2026 yang akan dialihkan ke tahun anggaran berikutnya.
Ray menegaskan, penggunaan SiLPA harus direncanakan secara cermat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan agar dana tersebut kembali memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Salah satu poin yang mendapat perhatian khusus adalah pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2026 yang akan digeser ke tahun anggaran 2027,” demikian disampaikan politisi Demokrat tersebut.
Ia menambahkan, pemberian tambahan anggaran kepada perangkat daerah juga harus mempertimbangkan kapasitas penyerapan serta keberlanjutan penyelesaian program dan kegiatan yang masih berlangsung pada 2026.
Lebih jauh, Banggar meminta agar pengalokasian anggaran 2027 memberikan perhatian terhadap perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), perbaikan kualitas pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, serta penurunan angka pengangguran terbuka.
“Upaya pencapaian indikator pembangunan tersebut diminta menjadi perhatian dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran 2027, sejalan dengan target yang telah ditetapkan dalam RKPD,” jelasnya.
Seluruh hasil pembahasan antara Banggar, TAPD, dan perangkat daerah selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan dokumen perencanaan anggaran sebelum ditindaklanjuti oleh pemerintah kota.
Melalui rekomendasi tersebut, DPRD berharap penyusunan APBD Makassar 2027 tidak sekadar berorientasi pada pembagian anggaran, tetapi juga mampu menjawab persoalan pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
“Sehingga kebijakan fiskal Pemerintah Kota Makassar pada 2027 semakin terarah, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
















