Minasanews.com,MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mulai menyiapkan evaluasi terhadap kinerja para lurah setelah satu tahun menjalankan tugas. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam penataan dan rotasi jabatan lurah di lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Penegasan itu disampaikan Munafri saat memimpin Rapat Koordinasi bersama camat dan lurah se-Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (5/10/2026).
Menurut Munafri, evaluasi diperlukan untuk memastikan setiap pemimpin wilayah benar-benar mampu menjalankan pelayanan publik sekaligus menghadirkan perubahan yang dirasakan masyarakat.
Ia menilai keberhasilan pemerintah tidak semestinya hanya dilihat dari banyaknya kegiatan atau tingkat serapan anggaran. Ukuran keberhasilan harus sampai pada manfaat dan dampak yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Ukuran keberhasilan pemerintah harus bergeser dari input, output, outcome, public value, kemudian impact. Jadi, keberhasilan bukan hanya apa yang berjalan hari ini, tetapi apa dampaknya kepada masyarakat,” ujarnya.
Terkait rencana rotasi, Munafri memastikan penilaian akan dilakukan berdasarkan kinerja masing-masing lurah selama menjalankan tugas di wilayahnya. Ia juga menegaskan tidak ingin proses tersebut dipengaruhi kepentingan maupun intervensi pihak tertentu.
“Waktu ini sudah satu tahun (lurah menjabat). Saya tidak mau lagi dalam rangka perputaran lurah-lurah yang akan kita lakukan rotasinya, terlalu banyak orang yang menelepon untuk mempertahankan ini dan itu,” ungkapnya.
“Tidak ada itu, pokoknya penilaiannya akan pure seperti apa yang Bapak dan Ibu lurah lakukan hari ini,” lanjut Munafri.
Evaluasi nantinya akan melihat capaian kinerja selama setahun dengan membandingkan data dan pencapaian periode sebelumnya. Beberapa aspek yang menjadi perhatian di antaranya optimalisasi penerimaan PBB, kebersihan lingkungan, penertiban, pelayanan dasar, perlindungan sosial, hingga optimalisasi peran agen Perisai.
Munafri menilai posisi lurah memiliki tantangan tersendiri karena menjadi bagian pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, lurah dituntut memiliki inovasi, integritas, sekaligus kemampuan membaca persoalan yang terjadi di wilayahnya.
“Lurah itu bukan pekerjaan yang gampang. Tugasnya banyak sekali karena berhubungan langsung dengan masyarakat, harus memosisikan diri sebagai pelayan sekaligus pemimpin di wilayahnya,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Munafri juga mendorong perubahan pola kerja pemerintahan menuju impactful governance. Pemerintah, kata dia, harus membuka ruang kolaborasi dengan masyarakat dalam mengidentifikasi persoalan, menentukan solusi, menetapkan prioritas, hingga mengawal pelaksanaannya.
“Jangan lagi dengan masyarakat itu kucing-kucingan, menyembunyikan sesuatu. Lurah harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan masalah dan bersama-sama menciptakan solusi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran lurah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, kamtibmas bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur di tingkat wilayah.
“Kamtibmas bukan urusannya cuma APH saja. Kamtibmas ini harus menjadi urusan kita bersama,” tegasnya.
Selain itu, Munafri memastikan kebijakan pemilahan sampah dan penertiban bangunan liar tetap dilanjutkan. Camat dan lurah diminta terus melakukan sosialisasi serta mengedepankan komunikasi dengan warga dalam pelaksanaannya.
Ia menegaskan, jajaran wilayah harus mampu menerjemahkan setiap kebijakan pemerintah menjadi tindakan yang konkret, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat.
Dengan evaluasi berbasis kinerja tersebut, Munafri berharap camat dan lurah tidak sekadar menjalankan rutinitas pemerintahan, tetapi mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, responsif, inovatif, dan memberikan dampak nyata bagi warga Makassar.
