Minasanews.com, Makassar – Baru-baru ini Walikota Makassar Danny Pomanto akan mencanangkan pemakaian baju adat tiap bulannya pada saat upacara Hari Pendidikan Nasional di SMP Negeri 13 Makassar, Selasa (2/5/2023).
Terkait akan kebijakan tentu bisa membebani masyarakat terlebih lagi orang tua murid yang kurang mampu di beberapa Sekolah Kota Makassar.
Perlu di ketahui untuk penggunaan baju adat sudah pasti perlu penyewaan.
HMI Korkom Universitas Negeri Makassar langsung merespons hal tersebut.
“Banyak laporan yang masuk kepada kami bahwa setiap bulan akan ada biaya tambahan untuk penyewaan baju adat dan bagi yang mereka punya 3-4 anak yang duduk di bangku SD dan SMP tentu itu sangat memberatkan”tegas Ketua Korkom UNM yang akrab di sapa Joker.
“Olehnya itu kami dari korkom UNM menolak secara tegas kebijakan ini karena sangat memberatkan dan tidak pro terhadap rakyat, dan kami sebagai mahasiswa yang bergelut didunia Pendidikan mengajak Walikota debat terbuka terkait urgensi dan manfaat kebijakan ini”tambah Syukur Sekretaris HMI Kokrom UNM
Menurutnya baju adat bukan ukuran untuk menilai kecintaan seseorang terhadap budaya itu sendiri.
Terlebih lagi ditengah tingginya biaya hidup di Kota Makassar dan ketidak stabilan ekonomi kebijakan ini tentu sangat memberatkan orang tua murid bayangkan saja setiap bulannya mereka harus menyisipkan biaya tambahan untuk penyewaan baju adat.
Dihubungi terpisah salah satu orang tua murid bernama bapak Rendra juga ikut berkomentar terkait kebijakan ini.
“Bisa kita bayangkan pak biasa anakku kalo hari budaya disuruh kesekolah nya pakai baju adat 4 anakku pak 3 SD 1 SMP 150 saya sewakan baju adatnya jadi total 600 ribu saya kluarkan biaya tambahan untuk anak-anakku supaya bisa pakai baju adat ke sekolahnya kalo ini harus dilakukan tiap bulan mending janganmi masuk sekolah anakku setiap tanggal 1 bingung pak dimana harus dicarikan karena untuk makan saja susah apalagi kalo harus ada lagi kebijakan begini saya berhrap pak wali tidak betul betul untuk menerapkan kebijakan ini”ucap Rendra salah satu orang tua murid yang di wawancarai.
Disisi lain Korkom UNM menolak secara tegas kebijakan tersebut dan meminta Walikota Makassar untuk merespons debat terbuka soal kebijakan tersebut.
